Kab. Limapuluh Kota, Ditantang Meningkatkan Produksi Ikan
Disadur dari Mingguan BAKINNews
Kamis, 26 Agustus 2010 06:53
Limapuluh Kota (Sumbar), BAKINNews---Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota mendapat tugas berat dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Indonesia. Tugas itu untuk meningkatkan produksi ikan konsumsi mencapai 2000 ton/pertahun, guna menyukseskan program Indonesia produksi ikan tertinggi di dunia tahun 2012 mendatang.
“Kita ditantang meningkatkan produksi ikan. untuk mencapai ini, perlu penanganan yang serius oleh Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, melalui dinas terkait,” kata Sepdi Paindayeri, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (20/8) diruang kerjanya.
Peningkatan target produksi setiap tahun dari KKP tersebut berdasarkan hasil analisa lembaga teknis, memperhatikan potensi alam yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Potensi alam masih banyak yang belum tergarap, memungkin untuk dikembangkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
Dikatakan oleh Kepala Dinas, Kabupaten Limapuluh Kota terkenal dengan banyak kolam ikan, dari 1.079.992 hektare kolam ikan, maka yang baru berproduksi dengan baik mencapai 59,50 persen. Sawah, dari 13.365 hektare sawah yang layak dikembangkan pembudidayaan ikan hanya baru 1,18 yang telah termanfaatkan.
Lebih besar peluang peningkatan produksi ikan adalah dengan memanfaatkan sungai atau perairan lepas, dari 1.925 hektare yang layak dimanfaatkan hanya satu persen yang telah dikembangkan. Waduk, dari 1860 hektare yang bisa dipergunakan untuk perikanan, baru tergarap sekitar 5 persen saja.
“Berdasarkan analisa data ini, maka Kabupaten Limapuluh Kota mendapat tugas berat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Tugas ini bukan hanya untuk mengangkat citra RI di dunia saja, tapi sangat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ,” jelas Kepala Dinas.
Produksi ikan di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai akhir Maret tahun 2010 ini baru mencapai 5.882.351 ton. Produksi ini lebih banyak dari sektor budidaya dan sangat sedikit di bidang perairan. Dari 13 kecamatan yang ada, maka Kecamatan Mungka merupakan produksi terbanyak, yakni mencapai 1.015.474 ton.
“Besarnya produksi ikan di Kecamatan Mungka itu karena masyarakat banyak yang mengembangkan usaha pemeliharaan ayam ras. Untuk tambahannya, masyarakat memelihara ikan produksi dibawah kandang. Jadi untungnya dua kali lipat, bukan hanya dari ayam saja. Ikan membawa untung murni, hanya modal pakan kotoran ayam yang jatuh ke kolam.”
Peluang yang lebih besar lagi adalah, dengan memanfaatkan perairan lepas atau sungai berupa ikan larangan. Seperti di Nagari Mangilang Kecamatan Pangkalan dan Pandam Gadang di Kecamatan Suliki.
“Cari ini lebih mudah lagi. Hanya menetapkan kesepakatan dan membentuk Pokmaswas. Kemudian hanya tinggal menunggu dan pelepasan bibit, akhirnya menuai untung. Ikan larangan Mangilang misalnya, telah mendapat nilai terbaik ditingkat Nasional.”
Untuk mencapai peningkatan produksi ikan sesuai dengan yang ditargetkan KKP RI, maka berbagai bantuan dari dana DAK telah mengalir ke Kabupaten Limapuluh Kota. Tahun 2010 ini, lebih Rp. 3,2 Miliar dana bantuan telah dicairkan untuk perbaikan BBI dan sarana lainnya.
“Tahun 2010 mendatang telah dapat diyakini bantuan itu akan bertambah banyak dari tahun sebelumnya. Peningkatan pos bantuan itu juga sejalan dengan penambahan anggaran KKP RI sebanyak 50 persen dari tahun sebelumnya. BIN 763
Kamis, 09 September 2010
Sabtu, 24 Juli 2010
Lima Puluh Kota Belajar ke Gianyar......
Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, perencanaan dan sharing informasi perencanaan, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gianyar. Rombongan di pimpin langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota, H. Amri Darwis, SA, MM bersama 15 orang Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota. Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Gianyar, Dewa Sutanaya, SH dan beberapa SKPD terkait, di Pendopo rumah jabatan Bupati Gianyar, Rabu (14/7).
Bupati Lima Puluh Kota menerangkan adapun tujuan dilakukannya kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar adalah untuk mempelajari 7 program unggulan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan, khususnya bidang pertanian dalam arti luas. Mengingat dari 330 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 17.000 jiwa yang berkategori miskin, dimana 80 % dari penduduk miskin bergerak dalam sektor pertanian. Terkait dalam pemberdayaan pertanian dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kota Lima Puluh memilih Kabupaten Gianyar sebagai lokasi kunjungan, sesuai dengan informasi yang diperolehnya pembangunan di Kabupaten Gianyar sudah berjalan dengan baik, tegas Bupati Lima Puluh Kota. Bupati Lima Puluh Kota juga menjabarkan bahwa dari kunjungannya ke Kabupaten Gianyar beberapa waktu lalu, mereka telah berhasil menyadur sistem adat Bali untuk mengembangkan kembali adat di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga mampu meningkatkan kearifan lokal setempat yang mulai ditinggalakan.
Wakil Bupati Gianyar, Dewa Made Sutanaya menerangkan Kabupaten Gianyar memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan warganya seperti; SPP gratis untuk wajar 9 tahun, kesehatan gratis, penyaluran bantuan bergulir KTA untuk tenaga ke luar negeri serta subsidi pupuk dan bibit bagi para petani. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perekonomian petani dan peternak, Pemkab Gianyar juga memiliki program bantuan bergulir berupa bibit ternak yang dikelola dalam bentuk kelompok usaha bersama dan koperasi.
Wakil bupati Gianyar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pertanian dan adat budaya adalah cikal dari pariwisata di Gianyar yang menjadi penyumbang terbesar PAD. Dimana potensi tersebut juga dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dari kunjungan tersebut hal itu bisa diserap dan di sadur sepulangnya dari kunjungan ke Kabupaten Gianyar.(Humas Gianyar)
Bupati Lima Puluh Kota menerangkan adapun tujuan dilakukannya kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar adalah untuk mempelajari 7 program unggulan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan, khususnya bidang pertanian dalam arti luas. Mengingat dari 330 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 17.000 jiwa yang berkategori miskin, dimana 80 % dari penduduk miskin bergerak dalam sektor pertanian. Terkait dalam pemberdayaan pertanian dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kota Lima Puluh memilih Kabupaten Gianyar sebagai lokasi kunjungan, sesuai dengan informasi yang diperolehnya pembangunan di Kabupaten Gianyar sudah berjalan dengan baik, tegas Bupati Lima Puluh Kota. Bupati Lima Puluh Kota juga menjabarkan bahwa dari kunjungannya ke Kabupaten Gianyar beberapa waktu lalu, mereka telah berhasil menyadur sistem adat Bali untuk mengembangkan kembali adat di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga mampu meningkatkan kearifan lokal setempat yang mulai ditinggalakan.
Wakil Bupati Gianyar, Dewa Made Sutanaya menerangkan Kabupaten Gianyar memiliki beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan warganya seperti; SPP gratis untuk wajar 9 tahun, kesehatan gratis, penyaluran bantuan bergulir KTA untuk tenaga ke luar negeri serta subsidi pupuk dan bibit bagi para petani. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perekonomian petani dan peternak, Pemkab Gianyar juga memiliki program bantuan bergulir berupa bibit ternak yang dikelola dalam bentuk kelompok usaha bersama dan koperasi.
Wakil bupati Gianyar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pertanian dan adat budaya adalah cikal dari pariwisata di Gianyar yang menjadi penyumbang terbesar PAD. Dimana potensi tersebut juga dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dari kunjungan tersebut hal itu bisa diserap dan di sadur sepulangnya dari kunjungan ke Kabupaten Gianyar.(Humas Gianyar)
Selasa, 22 Juni 2010
KEboBrokan OtonoMi Daerah
OtoNoMi DaErah CenDerung haNya Sebuah Tipuan, kenapa disebut sebagai tipuan:
1. Kita lihat pelayanan publik dielu-elukan dengan pelayanan prima baik itu melalui pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu, memang secara nyata dan langsung masyarakat dimurahkan dan dimudahkan, tapi dibalik itu sebenarnya duit masyarakat telah dikorupsi melalui pembengkakan dana operasional yang kebanyakan fiktif....
2. AtuRan Pengangkatan Pejabat dalam JaBatan tidak punya sanksi yang tegas dari pusat sehingga bupati di daerah ibarat raja yang semaunya dan seenaknya, Bapak Presiden yang terhormat kalo aturan tidak untuk dipatuhi hapuskan saja.......
3. Aparatur mereka tidak pernah aktif melaksanakan akan tetapi berlomba-lomba menghabiskan anggaran yang ada untuk memperkaya diri sendiri.......Enak Nya Jadi Pegawai Pintar Goblok Bukan Penghasilan Sama malahan Banyak Yang Goblok.........Hidup Lah Gayus Kalo BegiTu, Biarlah Jadi Goblok Saja agar punya duit 104 Miliar.....hahahahaha yang jelas pintar berkelit khan.....wkwkwkwkw
4. BanyAk Orang yang sebenarnya di hati nurani nya tidak ingin koruPsi tapi terjebak dalam lingkaran perilaku birokrasi korup.....Dari pada pegawai itu main fiktif2an tolong bapak/ibu kepala daerah buat aturan real bagi2 lah duit APBD tu baik2.......
5. PolItik dibenci tapI juga di Sayangi, Kenapa penulis Bilang begitu Pegawai Di Mintak neTral dari PoLitIk, namUn orang yang meMimPinnya orAng Politik, ApA Betul dia Akan TetaP neTral dengan Pemihakan Ini Dia Bisa Jadi Orang SuKses Dunia dengaN MemihAk KepAda BosNya si Antu Blau itu.....
6. dan Banyak Lagi ntar kalo penulis punya ide ditulis lagi........
7. JaDi dengan KondIsi Sekarang siaPa sicH di Negeri Ini yang kelakuannya tidak beradik kakak dengan saudaraku GaYus Tambunan yang tajir Banget...............
Saran:
Kalo Mau OtonOmi Daerah berjalan lancar ya....atur orangnya dulu, atur duitnya......dan Ingat Tuhan YME ngasiH peluang Kamu Semua untuk berbuat kerusakan dibumi ini untuk menyeleksi umat.........
Tapi Kata Pak Pejabat jangan bicara akhirat, ntik orang takut jadi pejabat,...
weleh weleh.....jadi pejabat jadi pendosa ya....? Wallahu Alam Bis Sawab
(Penulis termasuk orang yang ada di Point 4)
1. Kita lihat pelayanan publik dielu-elukan dengan pelayanan prima baik itu melalui pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu, memang secara nyata dan langsung masyarakat dimurahkan dan dimudahkan, tapi dibalik itu sebenarnya duit masyarakat telah dikorupsi melalui pembengkakan dana operasional yang kebanyakan fiktif....
2. AtuRan Pengangkatan Pejabat dalam JaBatan tidak punya sanksi yang tegas dari pusat sehingga bupati di daerah ibarat raja yang semaunya dan seenaknya, Bapak Presiden yang terhormat kalo aturan tidak untuk dipatuhi hapuskan saja.......
3. Aparatur mereka tidak pernah aktif melaksanakan akan tetapi berlomba-lomba menghabiskan anggaran yang ada untuk memperkaya diri sendiri.......Enak Nya Jadi Pegawai Pintar Goblok Bukan Penghasilan Sama malahan Banyak Yang Goblok.........Hidup Lah Gayus Kalo BegiTu, Biarlah Jadi Goblok Saja agar punya duit 104 Miliar.....hahahahaha yang jelas pintar berkelit khan.....wkwkwkwkw
4. BanyAk Orang yang sebenarnya di hati nurani nya tidak ingin koruPsi tapi terjebak dalam lingkaran perilaku birokrasi korup.....Dari pada pegawai itu main fiktif2an tolong bapak/ibu kepala daerah buat aturan real bagi2 lah duit APBD tu baik2.......
5. PolItik dibenci tapI juga di Sayangi, Kenapa penulis Bilang begitu Pegawai Di Mintak neTral dari PoLitIk, namUn orang yang meMimPinnya orAng Politik, ApA Betul dia Akan TetaP neTral dengan Pemihakan Ini Dia Bisa Jadi Orang SuKses Dunia dengaN MemihAk KepAda BosNya si Antu Blau itu.....
6. dan Banyak Lagi ntar kalo penulis punya ide ditulis lagi........
7. JaDi dengan KondIsi Sekarang siaPa sicH di Negeri Ini yang kelakuannya tidak beradik kakak dengan saudaraku GaYus Tambunan yang tajir Banget...............
Saran:
Kalo Mau OtonOmi Daerah berjalan lancar ya....atur orangnya dulu, atur duitnya......dan Ingat Tuhan YME ngasiH peluang Kamu Semua untuk berbuat kerusakan dibumi ini untuk menyeleksi umat.........
Tapi Kata Pak Pejabat jangan bicara akhirat, ntik orang takut jadi pejabat,...
weleh weleh.....jadi pejabat jadi pendosa ya....? Wallahu Alam Bis Sawab
(Penulis termasuk orang yang ada di Point 4)
Selasa, 02 Februari 2010
e-GOVERNMENT DI KABUPATEN JEMBRANA
e-GOVERNMENT DI KABUPATEN JEMBRANA
Menjadikan TI Sebagai Problem Solving
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.
Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.
Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.
Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.
Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Anak Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana
Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.
Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.
www.jembrana.go.id
Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.
Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”
Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Perizinan yang Praktis
Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.
Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.
Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.
Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.
Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.
Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....
dapat diunduh dari http://www.majalaheindonesia.com/e-daerah_jembrana.htm
Menjadikan TI Sebagai Problem Solving
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jembrana menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia. Kabupaten ini menunjukkan rapor cemerlang dalam pembangunan termasuk pelayanan umum. Menariknya, peran TI cukup besar untuk menuntaskan permasalahan di Jembrana sekaligus mensejahterakan warga Bumi Makepung.
Menerima tamu acapkali mewarnai agenda Bupati Jembrana I Gede Winasa. Bisa jadi, dalam satu bulan ia menerima kunjungan sejumlah tamu baik dari depar-temen, provinsi, hingga Pemda tingkat II. Yang beran-jangsana mulai menteri, gubernur, bupati, hingga kepala dinas. Tak kurang, selama Jembrana di bawah kepemim-pinan Winasa –begitu panggilan pria yang memiliki gelar profesor dan dokter gigi ini– sudah lebih 400 tamu dari berbagai instansi bertandang ke Jembrana. Tujuannya serupa. Mereka ingin melihat dari dekat keberhasilan yang dicapai kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Bali ini.
Iya, sejak Winasa didaulat menjabat sebagai Bupati Jembrana pada 2000, setapak demi setapak, Jembrana mulai bergeliat. Bila dievaluasi, rapornya selama lima tahun belakangan ini boleh dibilang cemerlang. Ambil contoh APBD dan PAD. Tahun 2000, APBD Jembrana tercatat Rp 66,9 miliar, sementara PAD Rp 2,5 miliar Tahun 2002, APBD kabupaten dengan luas 841,80 Km2 menoreh angka Rp 171,7 miliar sedangkan PAD Rp 11,5 miliar. Tiga tahun berikutnya, tepatnya 2005, APBD meroket menjadi Rp 234,9 miliar dan PAD Rp 10,4 miliar. Kini? APBD Jembrana sudah menyentuh angka Rp 339.3 miliar, sedangkan PAD Rp 11,2 miliar.
Gebrakan lain yang patut disorot dari Bumi Makepung adalah pembebasan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Selain itu, siswa dibantu dengan buku paket pelajaran. Untuk sekolah swasta, dilakukan hal serupa. Setidaknya, Pemkab menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berpres-tasi. Terobosan lain adalah masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan dasar seperti biaya rawat jalan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipunggut ketika penderita harus rawat inap. Hanya saja, tetap ada pengecualian pelayanan bagi warga yang memang berasal dari keluarga miskin.
Fasilitas gratis lain dinikmati oleh petani. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan, para petani sawah dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan usaha miliknya. Pendeknya, Pemkab mengusung kebijakan yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Padahal, kabupaten ini memiliki PAD yang terbatas. Di sinilah kepiawaian Winasa yang didukung jajaran Pemda, sehingga mampu menciptakan kesejah-teraan bagi penduduk yang berjumlah 258.078 jiwa (data 2005) ini.
TI untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Jembrana, andil TI cukup besar. TI digunakan sebagai tools untuk melakukan efisiensi. Seperti dituturkan Winasa, “Implementasi TI membawa manfaat dalam hal efisiensi,” tegasnya. Di sini, TI melalui e-government dimasukkan dalam Kebi-jakan Umum Pembangunan di Kabupaten Jembrana. Praktis, TI digunakan untuk mendukung kinerja PNS guna terselenggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan.
Anak Agung Gede Widia Tenaya
Direktur Jaminan Sosial Daerah Jembarana
Sebagai gambaran, TI digunakan untuk mendukung pemberian fasilitas layanan kesehatan gratis. JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) selaku pihak yang diberi tugas menangani asuransi kesehatan warga, sudah online dengan 4 Puskesmas yang tersebar di tiga kecamatan. “Satu kecamatan belum bisa on-line karena terbentur kendala jaringan,” tutur Anak Agung Gede Widia Tenaya, yang bertindak sebagai direktur Jaminan Sosial Daerah Jembrana. Kini, JKJ tengah merancang sistem online dengan rumah sakit dan semua pemberi layanan kesehatan swasta. “Langkah ini untuk mendukung standardisasi terapi dan tindakan yang sudah kami terapkan,” begitu penuturan lulusan teknik industri ini.
Untuk diketahui, terkait dengan pemberian layanan kesehatan dasar gratis, JKJ mempunyai batasan penyakit dan pemberian obat kepada warga. Ada 92 jenis penyakit yang masuk dalam cakupan layanan kesehatan gratis. Setiap penyakit sudah ditentukan jenis obat berikut batasan pemakaian. Selanjutnya, dokter yang terikat kontrak dengan JKJ mengacu pada aturan tersebut. Hingga kini, tercatat 69 dokter umum, 9 dokter gigi, serta 121 bidan bekerja sama dengan JKJ.
www.jembrana.go.id
Nah selama ini, verifikasi terapi dilakukan secara manual oleh petugas medis. Selanjutnya database dari proses manual, diberikan oleh dokter maupun bidan kepada JKJ menggunakan disket. “Adanya sistem online, membuat verifikasi secara manual akan diminimalkan,” tukas Widia. Adapun cara kerjanya, begitu data pasien masuk, selanjutnya didiagnosa jenis penyakit, lalu diberi obat. Bila apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar-disasi yang ada, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem.
Bila sistem ini sudah diterapkan secara menyeluruh, praktis para dokter yang terikat kontrak dengan JKJ harus memiliki komputer dan line telepon. Menurut Widia, bupati sempat menyinggung bahwa dokter yang tidak mau online, jangan diperpanjang kontraknya. “Kalau sangat mendesak sehingga belum bisa online, maka dibuat surat komitmen maksimal satu bulan harus sudah bisa online,” ia menjelaskan. Diakui pria kelahiran 15 April 1973 ini, untuk menerapkan sistem online antara JKJ dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memang masih terbentur jaringan. Soalnya, sebagian wilayah di Jembrana belum terjamah akses telepon. Alhasil, meski semua dokter sudah memiliki komputer, toh mereka belum bisa online. “Makanya program ini merupakan peluang bisnis bagi provider telekomunikasi.”
Setali tiga uang, penggunaan TI untuk menyokong dunia pendidikan di Jembrana, digunakan dari tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Komputer telah digunakan untuk mendukung proses belajar, dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Sejumlah sekolah telah didukung oleh laboratorium komputer. Peran TI pada dunia pendidikan, tak lepas dari pengembangan model pola pendidikan yang diterapkan di kabupaten yang terdiri dari 42 desa dan 9 kelurahan ini. Ceritanya, Jembrana hendak membangun SDM yang menguasai iptek, berbudi pekerti dan berwawasan luas. Konsepnya mengadopsi pola pendidikan SMU Taruna Nusantara, pesantren, dan pola pendidikan di Jepang. Di sini, jam sekolah lebih panjang, mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Perizinan yang Praktis
Efisiensi juga dilakukan dalam bidang pelayanan. Tidak ada birokrasi panjang, apalagi ribet. Pengurusan perizinan ditangani oleh Dinas Inkomyanum&hub (Informasi, Komunikasi, Layanan Umum dan Perhubungan). Detailnya, instansi ini membawahkan urusan informasi dan komunikasi, pelayanan umum, perhubungan dan data. Integrasi 4 bidang tadi, adalah hasil perampingan struktur di pemerintahan. Mulanya, Kantor Perhubungan dan Kantor Infokom dipisah. “Mengingat kelompoknya sama yakni pelayanan umum maka kami satukan,” jelas Winasa. Tugas pokok dinas ini adalah memfasilitasi serta memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik, fisik, dan non fisik.
Saat ini, jumlah total perizinan ada 57 jenis, terbagi dalam pelayanan perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil, dan dua lainnya pelayanan bidang kependudukan. Model pelayanan menggunakan sistem satu loket. “Terdapat petugas front office dan back office,” terang I Dewa Putu Tilem, kepala Dinas Inkomyanum&hub. Nah, petugas fronf office akan melakukan verifikasi kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pemohon.
Untuk mensosialisasikan informasi persyaratan perizinan, di lokasi pelayanan, tersedia touch screen. Melalui touch screen, sebelum mengajukan berkas, pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai perizinan berikut persyaratan. Rencananya, touch screen akan ditempatkan di tiap kecamatan.
Bila persyaratan sudah lengkap, pemohon tinggal memasukkan berkas ke dalam boks. “Mereka tinggal menekan tombol, dan boks pun akan terbuka, lalu berkas dimasukkan. Selanjutnya menekan tombol lagi untuk menutup boks,” jelas Tilem. Dengan cara seperti itu, lanjut Tilem, tidak ada kontak langsung antara pemohon dengan petugas yang mengurus perizinan.
Touch screen untuk mendapatkan informasi mengenai perizinan.
Secara back office, SDM yang menangani perizinan berasal dari sejumlah unit kerja yang menggelar per-izinan. Mereka ditempatkan dalam satu ruangan. Petu-gas pelayanan tidak mengenakan seragam PNS. Mereka menggunakan seragam dengan atasan berwarna hijau muda dan memakai dasi untuk laki-laki. “Biar kesannya lebih profesional, selain cara kerja mereka juga dituntut profesional,” terang Tilem, yang belum sebulan men-dapat amanah menjabat sebagai kepala Inkomya-num&hub. Saat ini, Dinas Inkomyanum&hub saat ini tengah mengajukan ISO untuk unit perizinan dan pela-yanan, yang akan membuktikan pelayanan mereka benar-benar prima.
Bagaimana dengan lama waktu proses perizinan? “Kami sudah memiliki batasan waktu penyelesaian sesuai jenis perizinan,” tutur Kasi Pelayanan Perizinan Ni Putu Oka Nadiani. Bila perizinan membutuhkan pengecekan ke lapangan, maka lama proses perizinan adalah 14 hari. Untuk KTP, lama proses tak lebih dari satu hari. “Lama perizinan kami perhatikan betul,” tandasnya.
Sebagai gambaran, dari Januari hingga Juli, unit pelayanan menuntaskan 1.736 perizinan. Sementara khusus Juli 2006, unit pelayanan umum merampungkan 345 perizinan. Bagaimana dengan pendapatan dari unit ini? Sepanjang Januari hingga Juli, didapat dana sebesar Rp 864,3 juta. Khusus Juli saja, unit pelayanan perizinan memperoleh pendapatan sebesar Rp 84 juta. Ditambahkan Nadiani, unit pelayanan perizinan pada tahun ini, mentargetkan pendapatan sebesar Rp 370 juta. “Nyatanya, di pertengahan tahun, kami sudah memperoleh pendapatan lebih dari dua kali lipat dari target,” tuturnya sumringah. Meski demikian, lanjut Nadiani, unit yang dipimpinya tetap akan bekerja maksimal.....
dapat diunduh dari http://www.majalaheindonesia.com/e-daerah_jembrana.htm
Langganan:
Postingan (Atom)
